April 11, 2008

Demand-led-growth dan Fallacy of Belief

Oleh Unandar Jajang

Setelah beberapa kali dilakukan ’’perubahan” pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 dengan yang menjadi APBN Perubahan, (APBN-P) beberapa kalangan menilai pemerintah terjebak dalam gaya manajemen ’’non-decisive” serta terjerumus dalam kerangka pemikiran ’’fallacy of belief” dalam mengawal perekonomian nasional. Pada awal 2008, berbagai pihak telah menggulirkan ramalan akan naiknya harga minyak menembus batas psikologis USD100 yang nyata terbukti.Hal itu menimbulkan polemik seputar APBN 2008 yang dinilai memiliki corak ’’keganjilan” oleh berbagai pihak dalam masyarakat.

Strategi Demand-led-growth
Dalam teori ekonomi Keynesian dengan cakupan strategi demand-ledgrowth, peran government spending (G) sebagai stimulus perekonomian nasional menjadi sangat penting dalam equasi pertumbuhan pendapatan nasional.Langkah yang diambil pemerintah ini menjadi sorotan berbagai pihak.Dalam hal ini,masyarakat memfokuskan pada besaran rasio atau persentase,yakni pertumbuhan PDB,pengeluaran pemerintah, pertumbuhan investasi, ekspor-impor; rasio defisit anggaran/ PDB,subsidi/pendapatan,dan seyogianya bukan pada besaran ’’nilai” face value.Karena itu, kelemahan pertama dari APBN 2008 saat ini adalah lemahnya sistem pelembagaan estimasi atau forecast pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia dan harga komoditas impor seperti bahan pangan.Kedua,akibat asumsi-asumsi makro yang ’’meleset’’, tentu di dalam penyusunan anggaran tersebut terdapat sebuah fallacy yang terus dipertahankan.

Mekanisme ’’Closed Loop”
Apabila tingkat eror antara besaran prakiraan dan aktual demikian lebar, sistem lembaga penyusun asumsi ini tidak melakukan fungsinya dengan baik.Melakukan estimasi harga minyak mentah yang terlalu rendah, USD65 atau USD85 terhadap kenyataan USD100 tidaklah sebaik asumsi USD 95 apabila harga ratarata berkisar USD95–100.Memperkirakan terlalu tinggi pun,misalnya USD130,juga bukan merupakan sebuah proses estimasi yang baik. Estimasi mendekati nilai rata-ratalah yang mencerminkanpilihan terbaik. Demikian pula terhadap harga bahan pangan dunia, pemerintah seakan tidak memiliki suatu contingency – method terhadap tren harga yang overshoot. Apabila kita melakukan perubahan terus-menerus terhadap besaran pendapatan dan belanja,makna anggaran itu menjadi luntur dengan sendirinya.

Namun, apabila rasio-volume yang berubah, hal ini pasti mengundang reaksi masyarakat terhadap ’’kenyataan”perekonomian. Salah satu teknik budget managementadalah melalui sebuah pendekatan sistem.Teknik ini bersenyawa dengan konsep strategis menyelaraskan arti fundamental anggaran. Setiap kali menyusun rencana APBN, pemerintah tentunya mengaitkan sasaran (goal setting) melalui proses prakiraan (forecasting).Sasaran ini dipecah- pecah menjadi ’’rencana kerja” agar dapat dilakukan penugasan (assignment) pelaksanaan dan menjadi terkontrol.Penugasan ini pun kemudian dievaluasi dengan tindak lanjut atau pelaporan (follow up/- reporting) sedini mungkin agar hasilnya dapat dikoreksi segera sesuai rencana. Sistem closed loopini memungkinkan perbaikan berkelanjutan.

Fallacy of Belief
Paradigma anutan pemerintah terhadap corak anggaran menuai kritik. Fallacyitu adalah menetapkan Indonesia sebagai ’’oil-exporting country.” Kekeliruan paradigma ini dapat dikoreksi dengan melepaskan asumsi itu dan menetapkan Indonesia sebagai ’’net-oil importing country’’. Saat ini, Indonesia diibaratkan seperti sebuah kapal dengan seorang nakhoda berlayar di alam lautan ekonomi global. Ketika badai datang dalam kekelaman malam, sang nakhoda salah mengartikan sumber cahaya sebagai berasal dari sebuah kapal lain. Sang nakhoda pun mengisyaratkan kapal lain itu menyingkir, tapi tidak direspons. Jika tidak, tabrakan pun tak terelakkan. Pada kenyataannya, sumber cahaya itu berasal dari sebuah mercusuar.

Memaksa mercusuar menyingkir akan menyebabkan karamnya kapal menabrak karang terjal. Apabila kita bergeming dan menganggap Indonesia tetap sebagai ’’oil exporting country” sedangkan kenyataannya kita adalah net-oil importing country, Indonesia akan terus terombang- ambing di lautan ekonomi global dengan asumsi-asumsi makro sebagai alat navigasi yang ’’lemah’’. Selanjutnya, pemerintah juga seakan percaya bahwa dengan merevisi harga minyak mentah dapat mengatasi masalah mendasar tersebut.

Jika seseorang percaya bahwa sebuah jembatan adalah aman untuk dilewatinya tapi ketika mulai dilewatinya ternyata jembatan tersebut ’’ambruk’’, orang tersebut dikategorikan terjebak dalam sebuah ’’fallacy of belief’’. Apa pun yang dilakukannya terhadap ’’belief”’ yang telah dipegangnya,’’ belief’’ tersebut tidak dapat menyelamatkan dirinya dari keambrukan jembatan tersebut. Paradigma yang salahlah yang harus diubah. Tentu, apabila hanya karena terjadi kesalahan pada sistem acuan sang nakhoda kapal yang berlayar, kita tidak perlu membakar kapal itu seluruhnya.

Yang dapat dilakukan adalah memperbaiki instrumen yang ’’rusak’’ dengan acuan sistem yang lebih reliable. Kita tidak perlu merombak seluruhnya, tapi mengubah paradigma yang salah sehingga kita tidak lagi terjebak pada asumsi-asumsi yang selalu meleset dan berdampak pada ketahanan masyarakat terhadap tekanan-tekanan harga,seperti tahu, tempe,minyak goreng,bahan bakar minyak (BBM).

UNANDAR JAJANG, Pengamat Ekonomi Internasional Alumnus American University, Washington DC
(Koran Sindo
Tag:

Spread the word

del.icio.us Digg Furl Reddit Help

Permalink • Print • Comment

Saatnya NU (Bisa) Ikut Pemimpin

Oleh Salahuddin Wahid

Judul tulisan ini adalah slogan yang terpampang di sebuah baliho raksasa yang saya baca di Ponorogo saat saya ke sana 6 April lalu untuk menjadi pembicara tentang kesulitan pangan dan nasib petani bersama Rizal Ramli dan Ikhsan Modjo di STAIN Ponorogo.

Baliho raksasa itu berisi gambar pasangan cagub Soenarjo dan cawagub Ali Maschan Moesa (AMM). Maksudnya adalah untuk mengajak warga NU yang melihat baliho untuk memilih pasangan tersebut dalam pemilihan gubernur pada 23 Juli mendatang.

Memang, tujuan mengajak AMM menjadi cawagub adalah untuk mendulang suara dari warga NU yang di Jatim jumlahnya amat besar. Dan upaya itu dilakukan dengan, antara lain, membikin baliho raksasa tersebut.

Slogan tentu dibuat untuk meyakinkan pemilih supaya memilih pasangan yang mencantumkan slogan itu. Wajar saja kalau kalimat yang dicantumkan bersifat muluk-muluk atau ngecap. Tapi, kalau tidak benar dan bisa menyesatkan mereka yang tidak kritis, tentu tidak tepat. Menurut saya, kalimat tersebut tidak benar. Paling minim, tidak sepenuhnya benar.

Dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah, yang menjadi pemimpin adalah orang pertama, bukan orang kedua. Pemimpin pemerintah Indonesia adalah presiden. Betul presiden dibantu wakil presiden. Tapi, yang mengambil keputusan terakhir adalah presiden. Betul wakil presiden juga disebut pemimpin, tapi pemimpin sebenarnya adalah presiden. Kalau tidak demikian, mengapa banyak tokoh Partai Gokar menginginkan Kalla atau tokoh Golkar lain menjadi capres pada 2009?

Kalau dalam pengertian seperti yang dimaksud slogan itu, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf juga bisa mengklaim bahwa kalau mereka menang, NU juga akan memimpin. Kalau itu yang dimaksud, slogan yang tepat adalah Saatnya NU (Bisa) Ikut Memimpin.

Ada tulisan lain di Jawa Pos beberapa minggu lalu yang menggambarkan keadaan itu dengan tepat. Judulnya Hanya Kernet, Bukan Jadi Sopir. Tulisan tersebut mengutip ilustrasi Aribowo terhadap NU. Mengikuti iklan yang berbunyi Apa pun makanannya, minumannya adalah teh Sosro, Aribowo mengatakan bahwa "Siapa pun gubernurnya, wakil gubernurnya berasal dari NU." Tapi, jelas NU itu bukan teh botol.

Slogan tersebut lebih tepat dipakai Khofifah Indar Parawansa (KIP) karena dia maju menjadi calon gubernur berpasangan dengan Mujiono, yang dicalonkan PPP dan sejumlah besar partai kecil. Saya tidak tahu sebesar apa peluang KIP untuk menang karena sudah amat terlambat munculnya.

Ada sejumlah kelebihan pasangan KIP dan Mujiono. Tapi, ada juga beberapa kekurangan mereka. Pertama, KIP adalah cagub termuda. Kedua, Mujiono adalah satu-satunya mantan militer yang menjadi calon. Ketiga, KIP adalah satu-satunya tokoh NU yang menjadi cagub. Keempat, KIP adalah satu-satunya tokoh perempuan.

Itu adalah nilai plus yang objektif. Yang subjektif, bagi saya, KIP tidak hanya punya kemampuan, tapi juga mampu membawa perubahan positif kalau terpilih menjadi gubernur. Saya sendiri menyayangkan dia menjadi cagub. Sebab, saya sudah mencoba melakukan sosialisasi KIP sebagai salah seorang bakal cawapres 2009 dari kalangan NU.

Kelemahannya juga cukup banyak. Pertama, tidak semua kiai di Jatim menyetujui gubernur perempuan. Kedua, partai yang mencalonkan tidak mempunyai mesin politik yang kuat. Mungkin nanti bergantung pada Muslimat NU. Disayangkan kalau Muslimat NU sebagai organisasi terlibat langsung dalam kampanye.

Ketiga, waktunya amat terlambat. Betul KIP sudah dikenal secara luas. Tapi, belum tentu kebanyakan warga masyarakat di lapisan bawah mengenalnya, kecuali warga Muslimat NU.

Dengan melihat plus-minus tersebut, belum saatnya kita bilang Saatnya NU Memimpin. Sebenarnya, tokoh NU di PKB dan partai lain bisa menciptakan situasi yang membuat warga NU bisa berkata Saatnya NU Memimpin.

Tapi, ternyata elemen NU di berbagai partai dan organisasi NU tidak mampu mengaktualkan kecerdasan (terutama kecerdasan emosi), sehingga situasi ideal semacam itu tidak terwujud.

Ternyata, tokoh NU dalam organisasi NU dan berbagai partai tidak belajar dari pilpres 2004 dan berbagai pilkada seperti di Lamongan dan Bojonegoro. NU yang selalu dianggap moderat dan lentur ternyata hanya moderat dan lentur secara eksternal, tidak secara internal.

Sulit memahami mengapa sangat sulit bagi tokoh-tokoh NU tersebut untuk bekerja sama demi kepentingan warga NU, bukannya memanfaatkan NU untuk kepentingan partai dan pribadi tertentu.(*)

Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng. (jawa pos dotcom)
Tag:

Spread the word

del.icio.us Digg Furl Reddit Help

Permalink • Print • Comment