April 11, 2008
Saatnya NU (Bisa) Ikut Pemimpin
Oleh Salahuddin Wahid
Judul tulisan ini adalah slogan yang terpampang di sebuah baliho raksasa yang saya baca di Ponorogo saat saya ke sana 6 April lalu untuk menjadi pembicara tentang kesulitan pangan dan nasib petani bersama Rizal Ramli dan Ikhsan Modjo di STAIN Ponorogo.
Baliho raksasa itu berisi gambar pasangan cagub Soenarjo dan cawagub Ali Maschan Moesa (AMM). Maksudnya adalah untuk mengajak warga NU yang melihat baliho untuk memilih pasangan tersebut dalam pemilihan gubernur pada 23 Juli mendatang.
Memang, tujuan mengajak AMM menjadi cawagub adalah untuk mendulang suara dari warga NU yang di Jatim jumlahnya amat besar. Dan upaya itu dilakukan dengan, antara lain, membikin baliho raksasa tersebut.
Slogan tentu dibuat untuk meyakinkan pemilih supaya memilih pasangan yang mencantumkan slogan itu. Wajar saja kalau kalimat yang dicantumkan bersifat muluk-muluk atau ngecap. Tapi, kalau tidak benar dan bisa menyesatkan mereka yang tidak kritis, tentu tidak tepat. Menurut saya, kalimat tersebut tidak benar. Paling minim, tidak sepenuhnya benar.
Dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah, yang menjadi pemimpin adalah orang pertama, bukan orang kedua. Pemimpin pemerintah Indonesia adalah presiden. Betul presiden dibantu wakil presiden. Tapi, yang mengambil keputusan terakhir adalah presiden. Betul wakil presiden juga disebut pemimpin, tapi pemimpin sebenarnya adalah presiden. Kalau tidak demikian, mengapa banyak tokoh Partai Gokar menginginkan Kalla atau tokoh Golkar lain menjadi capres pada 2009?
Kalau dalam pengertian seperti yang dimaksud slogan itu, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf juga bisa mengklaim bahwa kalau mereka menang, NU juga akan memimpin. Kalau itu yang dimaksud, slogan yang tepat adalah Saatnya NU (Bisa) Ikut Memimpin.
Ada tulisan lain di Jawa Pos beberapa minggu lalu yang menggambarkan keadaan itu dengan tepat. Judulnya Hanya Kernet, Bukan Jadi Sopir. Tulisan tersebut mengutip ilustrasi Aribowo terhadap NU. Mengikuti iklan yang berbunyi Apa pun makanannya, minumannya adalah teh Sosro, Aribowo mengatakan bahwa "Siapa pun gubernurnya, wakil gubernurnya berasal dari NU." Tapi, jelas NU itu bukan teh botol.
Slogan tersebut lebih tepat dipakai Khofifah Indar Parawansa (KIP) karena dia maju menjadi calon gubernur berpasangan dengan Mujiono, yang dicalonkan PPP dan sejumlah besar partai kecil. Saya tidak tahu sebesar apa peluang KIP untuk menang karena sudah amat terlambat munculnya.
Ada sejumlah kelebihan pasangan KIP dan Mujiono. Tapi, ada juga beberapa kekurangan mereka. Pertama, KIP adalah cagub termuda. Kedua, Mujiono adalah satu-satunya mantan militer yang menjadi calon. Ketiga, KIP adalah satu-satunya tokoh NU yang menjadi cagub. Keempat, KIP adalah satu-satunya tokoh perempuan.
Itu adalah nilai plus yang objektif. Yang subjektif, bagi saya, KIP tidak hanya punya kemampuan, tapi juga mampu membawa perubahan positif kalau terpilih menjadi gubernur. Saya sendiri menyayangkan dia menjadi cagub. Sebab, saya sudah mencoba melakukan sosialisasi KIP sebagai salah seorang bakal cawapres 2009 dari kalangan NU.
Kelemahannya juga cukup banyak. Pertama, tidak semua kiai di Jatim menyetujui gubernur perempuan. Kedua, partai yang mencalonkan tidak mempunyai mesin politik yang kuat. Mungkin nanti bergantung pada Muslimat NU. Disayangkan kalau Muslimat NU sebagai organisasi terlibat langsung dalam kampanye.
Ketiga, waktunya amat terlambat. Betul KIP sudah dikenal secara luas. Tapi, belum tentu kebanyakan warga masyarakat di lapisan bawah mengenalnya, kecuali warga Muslimat NU.
Dengan melihat plus-minus tersebut, belum saatnya kita bilang Saatnya NU Memimpin. Sebenarnya, tokoh NU di PKB dan partai lain bisa menciptakan situasi yang membuat warga NU bisa berkata Saatnya NU Memimpin.
Tapi, ternyata elemen NU di berbagai partai dan organisasi NU tidak mampu mengaktualkan kecerdasan (terutama kecerdasan emosi), sehingga situasi ideal semacam itu tidak terwujud.
Ternyata, tokoh NU dalam organisasi NU dan berbagai partai tidak belajar dari pilpres 2004 dan berbagai pilkada seperti di Lamongan dan Bojonegoro. NU yang selalu dianggap moderat dan lentur ternyata hanya moderat dan lentur secara eksternal, tidak secara internal.
Sulit memahami mengapa sangat sulit bagi tokoh-tokoh NU tersebut untuk bekerja sama demi kepentingan warga NU, bukannya memanfaatkan NU untuk kepentingan partai dan pribadi tertentu.(*)
Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng. (jawa pos dotcom)
Tag: Judul tulisan ini adalah slogan yang terpampang di sebuah baliho raksasa yang saya baca di Ponorogo saat saya ke sana 6 April lalu untuk menjadi pembicara tentang kesulitan pangan dan nasib petani bersama Rizal Ramli dan Ikhsan Modjo di STAIN Ponorogo.
Baliho raksasa itu berisi gambar pasangan cagub Soenarjo dan cawagub Ali Maschan Moesa (AMM). Maksudnya adalah untuk mengajak warga NU yang melihat baliho untuk memilih pasangan tersebut dalam pemilihan gubernur pada 23 Juli mendatang.
Memang, tujuan mengajak AMM menjadi cawagub adalah untuk mendulang suara dari warga NU yang di Jatim jumlahnya amat besar. Dan upaya itu dilakukan dengan, antara lain, membikin baliho raksasa tersebut.
Slogan tentu dibuat untuk meyakinkan pemilih supaya memilih pasangan yang mencantumkan slogan itu. Wajar saja kalau kalimat yang dicantumkan bersifat muluk-muluk atau ngecap. Tapi, kalau tidak benar dan bisa menyesatkan mereka yang tidak kritis, tentu tidak tepat. Menurut saya, kalimat tersebut tidak benar. Paling minim, tidak sepenuhnya benar.
Dalam suatu organisasi, termasuk pemerintah, yang menjadi pemimpin adalah orang pertama, bukan orang kedua. Pemimpin pemerintah Indonesia adalah presiden. Betul presiden dibantu wakil presiden. Tapi, yang mengambil keputusan terakhir adalah presiden. Betul wakil presiden juga disebut pemimpin, tapi pemimpin sebenarnya adalah presiden. Kalau tidak demikian, mengapa banyak tokoh Partai Gokar menginginkan Kalla atau tokoh Golkar lain menjadi capres pada 2009?
Kalau dalam pengertian seperti yang dimaksud slogan itu, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf juga bisa mengklaim bahwa kalau mereka menang, NU juga akan memimpin. Kalau itu yang dimaksud, slogan yang tepat adalah Saatnya NU (Bisa) Ikut Memimpin.
Ada tulisan lain di Jawa Pos beberapa minggu lalu yang menggambarkan keadaan itu dengan tepat. Judulnya Hanya Kernet, Bukan Jadi Sopir. Tulisan tersebut mengutip ilustrasi Aribowo terhadap NU. Mengikuti iklan yang berbunyi Apa pun makanannya, minumannya adalah teh Sosro, Aribowo mengatakan bahwa "Siapa pun gubernurnya, wakil gubernurnya berasal dari NU." Tapi, jelas NU itu bukan teh botol.
Slogan tersebut lebih tepat dipakai Khofifah Indar Parawansa (KIP) karena dia maju menjadi calon gubernur berpasangan dengan Mujiono, yang dicalonkan PPP dan sejumlah besar partai kecil. Saya tidak tahu sebesar apa peluang KIP untuk menang karena sudah amat terlambat munculnya.
Ada sejumlah kelebihan pasangan KIP dan Mujiono. Tapi, ada juga beberapa kekurangan mereka. Pertama, KIP adalah cagub termuda. Kedua, Mujiono adalah satu-satunya mantan militer yang menjadi calon. Ketiga, KIP adalah satu-satunya tokoh NU yang menjadi cagub. Keempat, KIP adalah satu-satunya tokoh perempuan.
Itu adalah nilai plus yang objektif. Yang subjektif, bagi saya, KIP tidak hanya punya kemampuan, tapi juga mampu membawa perubahan positif kalau terpilih menjadi gubernur. Saya sendiri menyayangkan dia menjadi cagub. Sebab, saya sudah mencoba melakukan sosialisasi KIP sebagai salah seorang bakal cawapres 2009 dari kalangan NU.
Kelemahannya juga cukup banyak. Pertama, tidak semua kiai di Jatim menyetujui gubernur perempuan. Kedua, partai yang mencalonkan tidak mempunyai mesin politik yang kuat. Mungkin nanti bergantung pada Muslimat NU. Disayangkan kalau Muslimat NU sebagai organisasi terlibat langsung dalam kampanye.
Ketiga, waktunya amat terlambat. Betul KIP sudah dikenal secara luas. Tapi, belum tentu kebanyakan warga masyarakat di lapisan bawah mengenalnya, kecuali warga Muslimat NU.
Dengan melihat plus-minus tersebut, belum saatnya kita bilang Saatnya NU Memimpin. Sebenarnya, tokoh NU di PKB dan partai lain bisa menciptakan situasi yang membuat warga NU bisa berkata Saatnya NU Memimpin.
Tapi, ternyata elemen NU di berbagai partai dan organisasi NU tidak mampu mengaktualkan kecerdasan (terutama kecerdasan emosi), sehingga situasi ideal semacam itu tidak terwujud.
Ternyata, tokoh NU dalam organisasi NU dan berbagai partai tidak belajar dari pilpres 2004 dan berbagai pilkada seperti di Lamongan dan Bojonegoro. NU yang selalu dianggap moderat dan lentur ternyata hanya moderat dan lentur secara eksternal, tidak secara internal.
Sulit memahami mengapa sangat sulit bagi tokoh-tokoh NU tersebut untuk bekerja sama demi kepentingan warga NU, bukannya memanfaatkan NU untuk kepentingan partai dan pribadi tertentu.(*)
Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren Tebuireng. (jawa pos dotcom)
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.