Jakarta terapung. Ini bukan sekadar iklan di media visual. Ini kenyataan. Hujan yang melanda Ibu Kota Negara sejak Kamis (31/1) malam hingga Jumat (1/2) siang, menimbulkan banjir besar. Lebih dari 10 kecamatan, 16 kelurahan, dan 70 titik terendam banjir.

Jalan tol yang seharusnya bebas hambatan, malah jadi genangan air. Luapan air setinggi 40-50 cm juga menyerbu sejumlah jalan protokol. Akibatnya sejumlah kendaraan mogok dan kemacetan hebat mengepung Ibu Kota.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga lumpuh. Sekitar 100 jadwal penerbangan dibatalkan. Begitu juga jadwal perjalanan 154 kereta rel listrik (KRL) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berhenti, karena rel tergenang air dan listrik mati. Belum lagi sekitar 999 gardu Perusahaan Listrik Negara (PLN) padam.

Pusat pemerintahan dan kenegaraan juga tak mau kalah bersaing. Banjir juga ingin mencicipi nikmatnya kantor presiden dan wakil presiden. Kepala Negara pun harus bersusah payah menuju istana. Bahkan harus berganti kendaraan di Jalan Thamrin. Hal yang sama dialami Wakil Presiden. Para menteri pun harus tergopoh-gopoh mencapai kantor presiden agar bisa mengikuti rapat kabinet.

Ya tergopoh-gopoh. Seperti itu pula ketika pemerintah menghadapi banjir di Jakarta. Pembahasan selalu dilakukan saat banjir tiba. Pembahasannya pun bukan main-main. Melalui rapat tingkat tinggi yang dihadiri pejabat kabinet dan gubernur.

Hasilnya, pemerintah pusat memerintahkan gubernur. Kemudian gubernur memerintahkan wali kota/bupati. Selanjutnya wali kota/bupati memerintahkan camat. Terus hingga tingkat Rukun Tetangga (RT). Terakhir Ketua RT meminta warga secara suka rela melaksanakan kerja bakti bersama mengatasi banjir.

Begitulah langkah permanen menghadapi banjir. Ujung-ujungnya masyarakat disalahkan, karena dituding membuang sampah sembarangan, dan tidak membersihkan selokan di halaman rumah. Selalu begitu langkahnya dari tahun ke tahun. Namun tak pernah ada langkah radikal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk mengatasi banjir.

Jujur saja, kita sangat lemah dalam mengantisipasi bencana banjir. Apalagi menangani dampak bencananya. Mau bukti? Hingga saat ini Proyek Banjir Kanal Timur belum juga selesai. Padahal masalah ini sudah dibahas sejak enam tahun silam. Sejak Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dari Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso hingga Fauzi Bowo. Tapi selalu saja, alasannya klasik. Anggarannya belum ada.

Dan, masih banyak daftar panjang yang bisa kita lihat. Misalnya saja, sejumlah wilayah untuk lingkungan hijau maupun resapan air. Kenyataannya, dipakai untuk pusat perbelanjaan, hiburan dan perumahan maupun apartemen. Jakarta dirancang untuk kelihatan megah dengan semarak bangunan yang menterang.

Apapun dilakukan. Bahkan hukum alam pun dilawan. Tak ada kanalisasi untuk air. Tak ada penampungan air. Curah hujan yang lebat dan kiriman air dari Bopuncur pun tak bisa leluasa memasuki pantai utara Jakarta. Pantai pun berubah wujud menjadi benteng beton bangunan.

Kini kita semua menuai hasilnya. Jakarta kebanjiran. Ini, karena perencanaan pemerintah untuk mengatasi banjir di Jakarta, nol besar.

Republika Online